Akibat perseteruan pemkot dan pemprov terkait status terminal mallengkeri Masyarakat yang menjadi korban

Melihat kondisi pengelolaan Terminal Mallengkeri Makassar lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melakukan kunjungan kerja ke pengelola Daerah (PD) terminal, Senin(07/01/18) Di kantor terminal jalan Mallengkeri raya.

Kadiv litbang lsm gmbi wilter sulawesi selatan Ahmad Said mengatakan" menurut hasil pantauan masyarakat pada umumnya tidak berubah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik.

Justru Terminal ini tidak menunjukkan upaya perbaikan sama sekali karena itu kita ingin menelusuri, Apa masalah yang mendasar dan menyebabkan itu terjadi. sementara kita mengetahui bahwa dari hasil diskusi bersama dengan kepala Perusahaan Daerah (PD) terminal Nirmawati kamal,

Terungkap, ternyata dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Terminal ini satu-satunya di Indonesia di wilayah lain tidak ada yang pakai Perusahaan Daerah (PD) maka anggaran infrastruktur dari pemerintah kota tidak bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur yang ada di dalam Terminal ini."

Maka ini adalah hambatan struktural, Itulah sebabnya sehingga pemerintah provinsi akan mengambil alih pengelolaan terminal."Ungkap Ahmad said,"

Nirmawati kamal selaku kepala Perusahaan Daerah(PD)Terminal Mallengkeri Membenarkan bahwa perusahaan Daerah (PD) terminal tidak mampu melakukan pembangunan karena adanya tarik ulur antara pemprov dan pemkot sudah pernah ketok palu sudah di ambil alih provinsi namun nyatanya masih di kelola Perusahaan Daerah."Tutur Nirmawati.

"Di tambahkan,Bahwa untuk pelayanan dari dulu sampai sekarang memang seperti ini saja,kami tidak mampu membiayai Pembangunan terminal ini." Tutur Nirmawati, "

Sahrul(34)tahun alamat jl.Dg.tata 3 pedagang asongan sudah 20 tahun bekerja sebagai pedagan asongan  mengeluhkan bahwa saat ini Terminal Mallengkeri sangat sepih dan kumuh jauh dari penumpang akibat pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai,"ungkap sahrul

Ahmad Said kadiv litbang lsm gmbi mendesak pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan supaya pembenahan Terminal Mallengkeri bisa dilakukan pembenahan di tahun 2019,"Tutup Ahmad Said,"

(Jfr)